Inisiatif eGovernment di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Ada banyak pertimbangan dan dampak potensial penerapan e-government, termasuk disintermediasi pemerintah dengan warganya, dampak sosial, ekonomi, dan politik. Bagaimanapun aplikasi IT tentulah bermanfaat bila didasari itikad baik.

E-Government (e-gov), digital government, online government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan publik. Dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, dapat diakses setiap orang atau proses kepemerintahan yang demokratis dan transparan. Dengan tersedianya jaringan komunikasi seperti sekarang, dipastikan e-Government hanya membutuhkan sedikit investasi dengan peluang efisiensi tinggi. Efisiensi tinggi hanyalah peluang, ia mensyaratkan SDM yang mampu menggali manfaatnya seoptimal mungkin, dlm hal ini harus sudah terdjadi perubahan paradigma berfikir SDM.

Sederhananya. Apabila Bupati menggelar rapat koordinasi dengan 14 Camat seKabupaten, Camat2 tdk perlu kehilangan waktu perjalanan pulang-pergi yg menghemat waktu 8 jam sementara koordinasi cuma memerlukan waktu 20 menit, tidak dibutuhkan biaya perjalanan dinas, konsumsi plus basa-basi yg berujung kolusi proyek konstruksi... hehehe.... Bayangkan 14 org sopir camat pun dapat melakukan pekerjaaan lain yg lebih produktiv.

Kutipan dari berbagai sumber:
Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. eGovernment dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah. eGovernment juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

KKN yang membudaya mempengaruhi kesiapan dalam mempermudah akses publik melalui informasi. Jika KKN tidak dientaskan terlebih dahulu akan ada oknum yang akan mempergunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi. Budaya korupsi perlu dihilangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan sehingga kemudahan yang dicapai dengan eGovernment dapat disediakan dengan tidak menimbulkan ongkos ekonomi yang lebih tinggi yang harus dibayar masyarakat. Perlunya diciptakan budaya yang menomorsatukan masyarakat dan budaya melayani. Dengan kata lain eGovernment is not just about technology but change of culture.

Karena teknologi berubah secara cepat maka para pegawai perlu disiapkan juga dengan mental yang mau belajar dan tanggap menganggapi perubahan. Sehubungan dengan kendala kultural, perilaku sosial pegawai, kesiapan Indonesia untuk menerapkan eGovernment tergantung dari komitmen dari pegawai publik untuk mau membagi informasi serta memperlakukan masyarakat seperti "pelanggan".

Pemerintahan saat ini dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif.